.jpg)
Metro — Gelombang kritik terhadap jalannya pemerintahan Kota Metro mulai menemukan momentumnya. Ajakan aksi demonstrasi yang disuarakan puluhan mahasiswa melalui sebuah video berdurasi 1 menit 4 detik mendadak viral di berbagai platform media sosial sejak Minggu malam, 8 Maret 2026.
Video tersebut menampilkan barisan mahasiswa yang secara terbuka mengajak masyarakat Kota Metro untuk bersama-sama turun ke jalan pada 10 Maret 2026 di depan Gedung DPRD Kota Metro. Seruan itu segera menyebar luas di berbagai grup WhatsApp, Instagram hingga Facebook, memicu diskusi publik yang cukup tajam.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa video tersebut berasal dari konsolidasi Aliansi Mahasiswa Metro yang melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan. Di antaranya kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro serta mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dharma Wacana (UDW) Metro.
Di tengah situasi itu, respons publik justru menunjukkan dukungan terhadap rencana aksi mahasiswa. Sejumlah warga menilai gerakan mahasiswa menjadi ruang kritik yang penting di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terhadap berbagai persoalan di Kota Metro, terutama kondisi infrastruktur jalan serta arah kebijakan pemerintah daerah.
“Sudah saatnya mahasiswa dan masyarakat bergandeng tangan. Kalau bukan mahasiswa yang bersuara, siapa lagi yang berani mengingatkan pemerintah,” tulis salah satu warga Metro di media sosial.
Komentar lain bahkan menyoroti kondisi jalan yang dinilai semakin memprihatinkan.
“Metro ini kota kecil, tapi masalahnya banyak sekali. Mahasiswa harus jadi suara rakyat. Kami dukung aksi ini. Jalan Metro rusak semua, sudah banyak orang jatuh dari motor akibat jalan rusak,” tulis netizen lainnya.
Dukungan terbuka dari masyarakat ini menjadi sinyal bahwa kritik terhadap pemerintah daerah tidak lagi hanya hidup di ruang diskusi kampus, tetapi telah meluas menjadi kegelisahan publik yang nyata.
Ketua BEM Universitas Dharma Wacana Metro, Arda Fernanda, membenarkan bahwa video yang viral tersebut merupakan bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Metro.
“Benar, video itu bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa. BEM UDW memastikan diri bergabung bersama aliansi mahasiswa Metro. Dalam beberapa hari terakhir kami telah melakukan konsolidasi intensif,” kata Arda saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Senin, 9 Maret 2026.
Menurut Arda, mahasiswa tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah dinamika kebijakan pemerintah daerah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton atas dinamika yang terjadi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik ketika ada kebijakan yang dirasa menyimpang dari kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia memastikan sedikitnya ratusan mahasiswa Universitas Dharma Wacana siap turun ke jalan dan bergabung dengan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan serta perguruan tinggi lain di Kota Metro.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak hanya akan menyampaikan orasi, tetapi juga membawa sejumlah tuntutan yang diarahkan langsung kepada DPRD Kota Metro sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Dr. Rafieq Adi Pradana.
Mahasiswa menilai evaluasi menyeluruh menjadi penting agar arah kebijakan pemerintah daerah tidak terus berjalan tanpa kontrol publik yang kuat.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak DPRD melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
“Rumah sakit daerah adalah institusi vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu pengelolaan anggarannya harus benar-benar transparan,” tegas Arda.
Ia juga menyinggung isu profesionalitas dalam penempatan pejabat serta dewan pengawas di lingkungan rumah sakit daerah. Dalam beberapa pekan terakhir, beredar kabar dugaan diangkatnya seorang staf yayasan dari salah satu universitas di Metro menjadi Dewan Pengawas RSUD Ahmad Yani.
“Rumornya, staf tersebut adalah seorang perempuan berinisial WASR alias Rini yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Wali Kota Metro dalam menghimpun dan mengelola keuangan. Kami meminta penempatan pejabat RSUD hingga dewan pengawas harus berdasarkan kebutuhan dan kompetensi, bukan semata-mata karena kedekatan,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Metro tahun 2025 yang dinilai perlu ditelusuri secara terbuka.
Bagi mahasiswa, DPRD tidak boleh sekadar menjadi lembaga formal yang hanya menyetujui kebijakan eksekutif tanpa pengawasan yang serius.
“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius. DPRD adalah wakil rakyat. Maka kami datang untuk mengingatkan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh hanya menjadi slogan,” ungkap Arda.
Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir memunculkan banyak tanda tanya di tengah masyarakat, mulai dari tata kelola anggaran, prioritas pembangunan, hingga kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar warga.
Menurutnya, kondisi tersebut telah melahirkan kegelisahan kolektif di kalangan mahasiswa.
“Bagi gerakan mahasiswa, turun ke jalan bukan sekadar ritual demonstrasi atau tradisi pergerakan. Aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa. Kritik yang kami sampaikan adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat,” jelasnya.
Arda juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memandang kritik mahasiswa sebagai ancaman.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai. Kepada DPRD kami berharap dapat mendengar suara mahasiswa dan masyarakat. Dan kepada Wali Kota Metro, jangan baper ketika dikritik. Kritik itu seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan ancaman,” ujarnya.
Aksi mahasiswa pada 10 Maret mendatang diperkirakan akan menjadi ujian serius bagi DPRD Kota Metro dalam menunjukkan keberpihakannya kepada publik.
Jika tuntutan mahasiswa direspons secara terbuka, aksi tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi jalannya pemerintahan daerah. Namun jika diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang kritik dari mahasiswa dan masyarakat akan terus meluas.
“Kota ini telah memanggil kita semua yang peduli. Suara kritik adalah bagian dari tanggung jawab sejarah. Besok suara itu akan menggema di depan Gedung DPRD Kota Metro. Kami juga berharap aparat kepolisian dapat mengawal jalannya aksi secara profesional agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada lembaga legislatif dan pemerintah daerah,” tandasnya.
Penulis: Muhammad Ridho Anugrah, S.H. (Direktur LAPMI HMI Metro)
Tags:
berita