Rahmitha Putri Rahimmi merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTNI), Fakultas Syariah, IAIN Metro. Ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum KOHATI Komisariat Syariah UIN JUSILA
Pernyataan Muhaimin Iskandar yang mengaitkan dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan latar belakang keorganisasian kader, khususnya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), memerlukan pembacaan yang kritis dan objektif. Dalam kacamata analisis keorganisasian dan sosiologi politik, simplifikasi konflik struktur ke dalam dikotomi asal almamater (HMI vs PMII) adalah narasi yang keliru secara logis dan dangkal secara akademis.
Ada tiga poin mendasar mengapa klaim tersebut problematis. Pertama, Kesesatan Berpikir Genetic Fallacy dan Hasty Generalization. Pernyataan yang menuding latar belakang ke-HMI-an sebagai akar dari masalah kepemimpinan PBNU terjebak pada genetic fallacy, yakni menilai atau mengkritik suatu hal berdasarkan asal-usulnya, bukan berdasarkan kinerjanya secara objektif. Performance sebuah kepemimpinan organisasi kemasyarakatan sebesar PBNU diukur dari efektivitas program, tata kelola kelembagaan, respons terhadap isu keumatan, serta independensi politik. Selain itu, menyimpulkan bahwa dinamika PBNU terjadi hanya karena faktor HMI merupakan bentuk hasty generalization. Kepemimpinan kolektif-kolegial di PBNU diisi oleh figur dari berbagai latar belakang intelektual dan pesantren.
Kedua, Memahami Meritokrasi dan Inklusivitas Kultur NU. Nahdlatul Ulama secara historis adalah rumah besar (jam'iyah) yang berbasis pada ikatan keilmuan, keagamaan, dan kultural, bukan sebatas sentrum alumni organisasi mahasiswa tertentu. Gagasan bahwa kader berlatar belakang HMI yang juga warga Nahdliyin berada di PBNU adalah bukti keberhasilan meritokrasi dan inklusivitas kultural NU. Integrasi kader berlatar HMI ke dalam PBNU mencerminkan dialektika intelektual yang sehat, mempertemukan tradisi keilmuan pesantren dengan tradisi intelektual-modernis HMI. Mempersoalkan hal ini justru mempersempit ruang inklusivitas yang selama ini dipelihara oleh para ulama pendiri NU.
Ketiga, Reduksi Konflik Sistemik Menjadi Sekadar "Politisasi Identitas Organisasi". Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, kompleksitas yang dihadapi PBNU hari ini bersifat struktural seperti pengelolaan aset keumatan, posisi geopolitik ekonomi, hingga independensi di hadapan kekuasaan. Menilai dinamika internal NU semata-mata sebagai "keterpurukan akibat kepemimpinan HMI" adalah bentuk reduksi masalah. Narasi ini berisiko menggeser fokus dari substansi perbaikan kelembagaan menuju konflik identitas antaralumni (alumni-sentris) yang tidak konstruktif bagi masa depan jam'iyah.
Sebagai aktivis mahasiswa, kita harus mendorong diskursus publik yang berbasis data, kinerja, dan visi keumatan, bukan jebakan romantisme atau rivalitas kelompok. PBNU membutuhkan evaluasi yang objektif terhadap kebijakan dan dampak sosialnya bagi warga Nahdliyin, bukan stigma atas latar belakang sejarah kader-kadernya.
Penulis: Rahmita Putri Rahimmi
Editor: Ira Ayu Melinda